Tantangan Ketum Baru PSSI: Bentuk Pengurus yang Bersih dari Mafia

Tantangan Ketum Baru PSSI: Bentuk Pengurus yang Bersih dari Mafia

Siapapun yang nantinya terpilih, ketua umum PSSI harus setidaknya memiliki tiga kriteria ideal. Selain itu dia juga harus bisa bekerjasama dengan pemerintah.

Demikian diungkapkan pengamat olahraga, Tommy Apriantono, jelang digelarnya Konggres PSSI, Kamis (10/11/2016) besok. Kongres tersebut akan memilih ketua umum baru PSSI, selain juga memilih wakil ketua umum, serta anggota komite eksekutif.

Terkait proses pemilihan ketua umum, Tommy mengingatkan pentingnya itu dilakukan secara bersih. Politik uang dalam pemilihan ketum disebutnya hanya akan merugikan sepakbola Indonesia.

“Ya, kalau melihat dari semua kandidat tentu ada plus minusnya. Tinggal kembali ke voters atau pemilik suara untuk menentukan yang terbaik. Saya harap sih jangan sampai ada isu jual beli suara atau paketan. Karena kalau sudah satu paket, itu sudah pasti ada permainan dan uang yang berbicara,” kata Tommy saat berbincang dengan detikSport.

“Sementara bila sudah uang yang berbicara sudah pasti juga prestasi akan hancur. Karena ketika kita komplain, akan ada ucapan, ‘loh kamu kan sudah saya bayar jangan menuntut banyak dong’ Tetapi mudah-mudahan pada pemilihan nanti tidak ada seperti itu. Karena waktu Ketum sebelumnya kan kelihatan sekali satu paketnya,” lanjut dia.

Dikatakan Dosen yang juga Kepala UPT Olahraga Institut Teknologi Bandung ini ada beberapa kriteria yang harus dimiliki oleh ketum PSSI terpilih jika ingin disebut ideal. Pertama, dia adalah sosok yang tahu persis tentang persoalan sepakbola, kemudian memiliki banyak waktu, dan terakhir punya keinginan untuk membangun sepakbola.

Hal ini penting karena tantangan terberat di depan mata ketua terpilih adalah membentuk kepengurusan yang betul-betul bersih dari mafia sepakbola dan dari orang-orang yang ingin hidup dari sepakbola. “Itu tantangan terbesarnya dan yang pertama,” ucapnya.

Persoalan lain yang juga harus diperhatikan adalah ketua umum harus bisa sejalan dengan pemerintah. Sejalan ini, disebut Tommy, bukan berarti bisa dikendalikan dengan pemerintah tetapi sejalan dalam pemikirannya.

“Karena bagaimana pun juga induk cabor tidak akan bisa membangun olahraga Indonesia jika tidak ada kerjasama yang baik atau sejalan dengan pemerintah. Sekarang setiap fasilitas lapangan yang kita punya itu kan milik pemerintah, apakah itu pemerintah daerah maupun pusat. Itu artinya untuk bisa memanfaatkan itu harus sejalan dengan pemerintah. Tentu pemerintah ingin juga olahraganya maju dan jangan sampai ada politisasi dalam sepakbolanya,” tambah dia.

Nah, dari kriteria tersebut jika dicocokkan dengan sembilan calon yang bakal bersaing pada pemilihan nanti, Tommy menilai semuanya punya peluang yang sama.

“Seperti yang saya katakan tadi setiap kandidat memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Misalnya, Kurniawan Dwi. Dia tahu tentang bagaimana membangun sepakbola karena punya pengalaman sebagai mantan pemain sepakbola. Tetapi kekurangannya, dia tidak punya jejaring kuat. Apa bisa dia didengar oleh voters yang usianya jauh di atas,” katanya.

Sebaliknya, beberapa kandidat yang memiliki jabatan penting bisa juga jadi keuntungan untuk menunjang dari aspek finansial.

“Sepakbola itu butuh anggaran yang besar. Di Beberapa negara pun ada yang merangkap menjadi politikus dsb. Dulu ada namanya Fukuda, bekas perdana menteri Jepang. Dia menjabat sebagai ketua parlemen tetapi juga merupakan ketua cabor dayung. Namun dia tdak membawa-bawa partainya ke dayung itu, sebaliknya jabatannya dijadikan alat memperlancar pelaksanaan dengan pengalaman dia yang lebih bagus,” ungkap dia.

Hanya tentu ada sisi negatif darirangkap jabatan. “Sudah tentu dia tidak punya waktu banyak dan jika ada titipan dari atasannya dia tidak bisa menolak. Memang semua kembali lagi ke orangnya.”

0 Comments

No Comments Yet!

You can be first to comment this post!

Leave a Reply